Batam - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menetapkan empat lokasi pembangunan Pusat Data Nasional. Pemilihan tersebut berdasarkan pertimbangan aspek geostrategis lokasi yang akan didirikannya government cloud tersebut. Pusat Data Nasional ini punya misi besar, yakni menyatukan data-data yang ada di daerah kemudian ditempatkan dalam satu wadah alias terpusatkan. Dengan harapan berdampak efisien pada belanja negara, namun efisien penggunaannya.

"Tentu presiden inginkan di periode ini kita mempunyai satu pusat data untuk mendukung satu data Indonesia agar pemerintah ini dan pemerintahan berikutnya menjadi lebih mudah dalam mengambil keputusan yang akurat," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (23/4/2021). "Sehingga, kebijakan bisa diambil dengan tepat, efisiensi belanja negara bisa dilakukan dengan lebih baik lagi," sambungnya.

Sebagai informasi, Menkominfo mengungkapkan total data baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjumlah 2.700 pusat data. Hanya sekitar 3% yang memenuhi standard global. "Hal itu berdampak pada sulitnya melakukan satu data melalui berbagai metode dan metodologi, baik itu data cleansing, data cleaning, dan interoperabilitas yang mengakibatkan kesulitan kita mempunyai satu data nasional dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik, dalam merancang pembangunan yang berperspektif masa depan yang akurat," jelasnya. Nantinya Pusat Data Nasional yang sedang dibangun pemerintah ini sudah memenuhi global, yakni Tier 4 yang menurut Menkominfo itu level tertinggi data center.

Adapun keempat lokasi Pusat Data Nasional itu ada di Jabodetabek, tepatnya di wilayah Bekasi. Lalu, Batam, calon ibu kota negara baru, dan Labuan Bajo. "Kita harapkan tahun 2023 Pusat Data Nasional di Jabodetabek selesai tahun 2023. Lahannya sudah tersedia, proses pembiayaan sedang kita siapkan, desain-desain basic sudah selesai, dan kita sudah siap itu," kata Johnny.